IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 PADA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN PONDOK JAYA KOTA DEPOK

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada program bantuan sosial di Kelurahan Pondok Jaya Kota Depok, selama masa transisi sistem pendataan dari DTKS menuju DTSEN, mengidentifikasi kendala penerapannya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Unit analisis terdiri atas enam kelompok informan yang dipilih secara purposive, yaitu lurah, operator, rukun warga, rukun tetangga, masyarakat penerima bantuan sosial, dan masyarakat bukan penerima bantuan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi, lalu diuji keabsahannya melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara deskriptif interpretatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan membandingkan kondisi empiris di lapangan terhadap lima unsur SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima unsur SPIP telah diterapkan secara teknis operasional, ditandai objektivitas verifikasi, pemisahan tugas, serta arus informasi berjenjang yang berfungsi baik. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya didukung kelengkapan dokumen formal, seperti belum adanya dokumen identifikasi risiko dan jadwal evaluasi rutin. Kendala utama bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia dan belum melembaganya dokumentasi formal. Penelitian merekomendasikan pemisahan fungsi input dan verifikasi data, penyusunan register risiko formal, penguatan ground checking, perluasan sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat, serta penjadwalan evaluasi berkala.