Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
ANALISIS YURIDIS AKTA IKRAR WAKAF GANDA TERHADAP TANAH WAKAF
Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat, selain itu wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum yang sudah lama melembaga dan dipraktikan di Indonesia, mengenai perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktek perwakafan selama itu hanya berpedoman pada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal yang sudah tidak memadai lagi, wakaf mendapat perhatian tersendiri dan teorinya dibicarakan secara rinci, namun dalam prakteknya di kalangan umat Islam wakaf mempunyai banyak permasalahan di antara permasalahan yang dihadapai adalah adanya ikrar wakaf tanah yang dilakukan 2 kali dengan objek tanah wakaf yang sama, di mana dengan wakif yang sama telah terjadi ikrar wakaf terhadap tanah wakaf yang sama yang diwakafkan kepada nadzir yang berbeda pada tahun 2011 dan tahun 2020. Hal ini didasari dengan adanya ikrar wakaf pada 2 nazdir yang berbeda yaitu melalui Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Keadaan seperti ini akan berakibat fatal apabila di kemudian hari bagi nadzir dalam mengelola tanah wakaf yang diwakafkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui rumusan masalah pertama, apa penyebab secara hukum terjadinya ikrar wakaf ganda dan kedua, bagaimana status hukum dan konsekuensi hukum terhadap tanah wakaf yang terjadi adanya ikrar wakaf ganda dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan Perundang-undangan, dan sosiologis, secara hukum status Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 tersebut menjadi tidak sah, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018 Mahkamah Agung bahwa apabila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal.
Copyright (c) 2026 Mohammad Nadhif Haikal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PILKADA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam)
Penelitian ini bertujuan mengetahui ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat ASN yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada dan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan bebas terhadap “tindak pidana pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada” pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam sudah memenuhi perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbuatan pejabat ASN “yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada masa kampanye” merupakan suatu hal yang dilarang oleh Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap hal tersebut, terdapat dalam Pasal 188 UU Pilkada yang bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat sebelum masa kampanye, oleh sebab itu salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Putusan bebas dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan.
Copyright (c) 2026 Ari Fahmi Maulana Saputra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI AKIBAT DALUARSA (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr)
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ketentuan daluarsa dalam tindak pidana korupsi serta menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr sudah memenuhi perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa saat ini pengaturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi hanya merujuk pada Pasal 78 KUHP Lama, Mengacu dari ketentuan sanksi pidana dalam UU Tipikor, secara implisit kadaluwarsa tuntutan untuk perkara korupsi mengacu KUHP Lama bervariasi antara sesudah enam tahun hingga sesudah delapan belas tahun. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim dalam kasus pnelitian ini menilai bahwa korupsi dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III terjadi sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan tanggal 11 Maret 2009, maka penentuan daluarsa didasarkan pada perhitungan 12 (dua belas) tahun sejak hari sesudah perbuatan dilakukan yaitu tanggal 12 Maret 2009, sehingga perkara tersebut daluarsa pada tanggal 13 Maret 2021. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluarsa dan melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum. Pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi pada putusan aquo sudah memenuhi perspektif keadilan.
Copyright (c) 2026 Arief Hendro Wibowo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI SECARA ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Tmt)
Penelitian ini bertujuan mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi secara illegal dan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi secara ilegal pada Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Tmt sudah memenuhi perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi secara illegal diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Bentuk pemidanaannya adalah pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Tmt dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan. Perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana, karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat niat secara sengaja (means rea) mengedarkan sediaan farmasi secara illegal. Oleh sebab itu berdasarkan hukum Terdakwa wajib dilepaskan dari tuntutan hukum.
Copyright (c) 2026 Danang Khoirul Yusup https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025)
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dan pencucian uang serta menganalisis apakah putusan pemidanaan terhadap tuntutan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 telah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 376 KUHPidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana penggelapan adalah pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan pertanggjawaban pidana terhadap pencucian uang diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU. Bentuk pertanggungjawaban pidana pencucian uang adalah pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025, Terdakwa memiliki mens rea atau niat jahat untuk merugikan PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia dengan cara mengalihkan uang perusahaan ke rekening Terdakwa dengan membuat pengeluaran fiktif atau penggelembungan pembiayaan dan menghilangkan bukti-bukti pengeluaran. Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf q UU TPPU, karena memiliki means rea melakukan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br, untuk kemudian mengadili sendiri dengan amar putusan menghukum Terdakwa pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sejumlah satu milyar rupiah subsidair selama enam bulan kurungan. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah memenuhi perspektif keadilan.
Copyright (c) 2026 Ibnu Khoiri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)
Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum di Indonesia. Selain itu, juga menganalisis apakah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sudah sesuai UU Perlindungan Anak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pengaturan pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana, Pasal 76 Huruf (D, E, & I), Pasal 81 & Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 6 jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara lex specialis UU Perlindungan Anak memberikan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta belum sesuai UU Perlindungan Anak yang mengkategorikannya sebagai kejahatan serius. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak seharusnya dapat memberikan efek jera dan mencegah secara komprehensif terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.
Copyright (c) 2026 Yoga Gading Permadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN SIBER DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI ERA DIGITAL
Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber berdasarkan UU TPPU dan UU ITE; menganalisis tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber di era digital; serta menganalisis model ideal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan konstruksi yuridis telah mengalami evolusi signifikan melalui harmonisasi UU TPPU dan UU ITE. Penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber di era digital masih menghadapi tantangan multidimensional meliputi: tantangan substantif dan normatif, tantangan prosedural dan pembuktian, tantangan kelembagaan dan koordinasi, tantangan teknologi dan adaptasi hukum, serta tantangan internasional dan kerja sama. Penelitian ini merekomendasikan model ideal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia melalui model pertanggungjawaban berlapis, sistem sanksi progresif-restoratif, penguatan kelembagaan dengan teknologi forensik digital, mekanisme pencegahan proaktif, dan evaluasi berkelanjutan untuk adaptasi terhadap perkembangan modus kejahatan siber.
Copyright (c) 2026 Novella Ulfa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI YURIDIS PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia oleh Presiden dalam perspektif kedaruratan negara serta implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dasar hukum ketentuan darurat (emergency provisions) secara konstitusional dalam UUD 1945 diatur menurut Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Dalam perspektif HTN darurat, kedua pasal tersebut memberikan kekuasaan darurat (emergency power) kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dan kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai peraturan khusus bencana (Pasal 22). Undang-undang lain yang juga memiliki kekhasan perihal kedaruratan kesehatan yang melegislasi kewenangan Presiden adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan). UU ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia yaitu: Pertama, adanya kebijakan pembatasan masyarakat. Kedua, ketidakpastian jangka waktu keberlakuannya dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, potensi pelanggaran HAM. Keempat, adanya perubahan kebijakan keuangan negara.
Copyright (c) 2026 Muhamad Ibnu Sulaiman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MENGEDARKAN PIL YARINDO SECARA ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga)
Penelitian ini bertujuan mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pil yarindo secara ilegal dan menganalisis apakah Putusan Pengadilan Negeri Salatiga terkait pemidanaan terhadap pelaku yang mengedarkan pil yarindo secara ilegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga sudah sesuai UU Kesehatan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara illegal diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Bentuk pemidanaannya adalah pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Putusan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis kurang maksimal mengingat obat yang diedarkan tanpa izin adalah obat keras yang dilarang karena sangat merugikan dan membahayakan Masyarakat terutama merusak generasi muda. Dalam hal ini pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara illegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga belum sesuai dengan UU Kesehatan.
Copyright (c) 2026 Sintia Moris https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungajawaban pidana terhadap permufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika di Indonesia dan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan bebas pada Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap permufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang menyatakan bahwa pelaku permufakatan jahat dipidana dengan ancaman yang sama seperti tindak pidana narkotika yang direncanakan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam kasus putusan penelitian ini, dakwaan alternatif Pertama ataupun Kedua Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut. Terdakwa tidak memiliki mens rea, karena baru mengetahui peristiwa tindak pidana Narkotika pada saat itu juga sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melaporkan atau membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa pidana yang Terdakwa lihat sendiri. Kesesuaian putusan bebas oleh Hakim jika dilihat dari perspektif keadilan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Reza Naufal Akbar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI
Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan pemidanaan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 sudah memenuhi perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 pertimbangan judex facti pada Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk yang membebaskan Terdakwa tersebut tidak tepat. Rangkaian perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum dapatlah dipandang sebagai kekurang hati-hatian Terdakwa terhadap bahaya sengatan listrik yang dapat menyebabkan kematian bagi orang. Oleh sebab itu dapatlah dianggap sebagai bentuk kesalahan berupa kealpaan dan unsur kesalahan (kealpaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi. Dalam kasus ini, putusan pemidanaan terhadap Terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan bagi Korban dan Terdakwa. Dengan kata lain, putusan pidana pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan.
Copyright (c) 2026 Demas Khoirul Ilham https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENCALONAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DPR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif hukum konstitusi bisa berpotensi terjadi konflik kepentingan antara DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini mengkaji perspektif hukum konstitusi serta implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk mengkaji kesesuaian antara norma konstitusi dan praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dasar konstitusional yang kuat. Namun demikian, dalam perspektif hukum konstitusi, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan institusional serta membuka ruang politisasi dalam proses seleksi hakim. Hal ini berdampak pada potensi terganggunya independensi kekuasaan kehakiman dan melemahnya prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Copyright (c) 2026 Much. Aris Rahman Hakim https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT DI WILAYAH LIKUPANG TIMUR
Penelitian ini menganalisis kebijakan perizinan pertambangan di Likupang Timur terkait perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Sebagai kawasan strategis pariwisata, Likupang Timur menghadapi konflik kepentingan antara eksploitasi tambang dan pelestarian ekosistem. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi keselarasan regulasi perizinan pasca-UU Minerba terbaru terhadap hak konstitusional warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan sering kali minim partisipasi publik dan kurang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis perlindungan pesisir. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan instrumen perizinan gagal berfungsi sebagai pengendali kerusakan lingkungan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan kebijakan perizinan yang mengutamakan keadilan ekologis dan keberlanjutan bagi masyarakat lokal.
Copyright (c) 2026 Indra Rumimpunu, Leidy Palempung, Reynold Simandjuntak https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN
Strict liability merupakan prinsip hukum dimana pelaku bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strict liability dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan strict liability terhadap pelaku pencemaran lingkungan, serta pengaturan prinsip strict liability dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penerapan strict liability terhadap pelaku pencemaran lingkungan dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana sebagai bentuk relasi hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap kewajiban menjaga lingkungan menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan strict liability. Pengaturan perundang-undangan tentang strict liability tidak hanya diatur dalam satu pengaturan saja, meski demikian UUPPLH (yg telah diakomodasi oleh UU CIPTAKER) tetap menjadi landasan hukum yang utama mengenai strict liability.
Copyright (c) 2026 Gyan Mowoka, Hendrasari Rawung, Delbert Mongan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia yang dilatarbelakangi oleh adanya pluralisme hukum, sehingga menimbulkan perbedaan pengaturan dan ketidakpastian hukum terkait kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tidak adanya pengaturan yang seragam mengenai hak waris anak angkat serta belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak waris anak angkat dalam berbagai sistem hukum di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak angkat dalam memperoleh hak warisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak waris anak angkat di Indonesia bersifat tidak seragam. Dalam KUHPerdata dan hukum Islam, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, tetapi masih dapat memperoleh hak melalui wasiat atau wasiat wajibah. Sementara itu, hukum adat dalam beberapa komunitas mengakui anak angkat sebagai ahli waris, bahkan setara dengan anak kandung, tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku. Perbedaan ini menimbulkan disharmonisasi, ketidakpastian hukum, serta potensi ketidakadilan dalam praktik. Perlindungan hukum terhadap anak angkat masih bersifat parsial dan bergantung pada sistem hukum yang diterapkan, sehingga belum sepenuhnya menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan analisis komprehensif mengenai kedudukan dan perlindungan hukum anak angkat dalam sistem hukum Indonesia, serta menjadi dasar bagi upaya harmonisasi hukum guna mewujudkan kepastian dan keadilan dalam praktik kewarisan.
Copyright (c) 2026 Asri Susantim, Stince Sidayang , Hendrasari B.R. Rawung https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KASUS PERUNDUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN PPDS DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
Fenomena perundungan atau yang dikenal dengan Bullying pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sriwijaya, mengungkap adanya praktik pemerasan terhadap residen yang berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan. Terdapat regulasi tentang perlindungan hukum bagi korban berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Regulasi yang ada menunjukkan bahwa dapat dilakukan pengaduan terhadap tindakan perundungan dan penerapan sanksi administratif berupa penghentian program studi, namun penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap pelaku individu maupun institusi masih masih sangat diperlukan. Perlunya penguatan implementasi dalam melakukan penerapan kebijakan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan keamanan bagi profesi dokter spesialis.
Copyright (c) 2026 Ivana Cahyani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi ditempatkan sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan tujuan mendorong penyelesaian damai, mengurangi penumpukan perkara, serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan menelaah ketentuan hukum serta praktik pelaksanaannya di beberapa Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memperkuat standar prosedural dan memperjelas peran mediator dalam sistem peradilan. Tingkat efektivitas mediasi masih bervariasi dan cenderung rendah di sejumlah wilayah. Faktor yang memengaruhi antara lain budaya litigasi yang masih dominan, keterbatasan kompetensi mediator, kurangnya partisipasi para pihak dengan itikad baik, serta dukungan institusional yang belum optimal. Meskipun demikian, mediasi memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan apabila didukung oleh mediator yang kompeten serta partisipasi aktif para pihak.
Copyright (c) 2026 Hanifah Nur Aaliya, M. Rizki Agustiansyah , Luthfi Sabaruddin Putra Astono , Mesya Assauma Nurfitra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
Perkembangan media sosial membawa kemudahan komunikasi sekaligus potensi penyalahgunaan platform media sosial, termasuk pencemaran nama baik, yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan profesional bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran nama baik di media sosial, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, serta efektivitas pendekatan penal dan non-penal dalam pencegahan tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum primer serta sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku diatur dalam KUHP dan UU ITE, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum, aparat penegak, sarana, kesadaran masyarakat, dan budaya digital. Pendekatan non-penal, seperti literasi digital dan mediasi, mendukung pencegahan, sedangkan pendekatan penal memberikan efek jera. Kombinasi kedua pendekatan ini diperlukan untuk sistem hukum yang adil, proporsional, dan efektif.
Copyright (c) 2026 Kharisma Aisyah Hasibuan, Feibe Enjeline Pijoh, Diana Darmayanti Putong https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
Paham radikal di Indonesia sangat masif dan menjadi akar dari segala tindak pidana terorisme terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap oknum yang menyebarkan paham radikal melalui pendekatan normatif. Peneliti menggunakan kajian pustaka seperti melalui Undang-Undang, Jurnal, buku, serta website. Aksi terorisme terjadi karena pelaku memiliki paham radikal terorisme. Sejatinya mereka sendiri adalah korban pencucian otak dari oknum-oknum yang lebih tinggi. Oknum-oknum ini adalah akar dan penyebab dari serangkaian aksi terorisme yang pernah ada di indonesia. Analisis menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, meskipun sudah memiliki regulasi tentang terorisme, regulasi yang jelas tentang penyebaran paham radikal masih butuh untuk dikritisi kembali, karena orang orang yang terpapar paham radikal sangat banyak dan oknum penyebar paham radikal masih berkeliaran dimana-mana. Dengan menganalisis perundang-undangan dengan regulasi yang sudah ada dan mengevaluasi tantangan yang ada. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini agar bisa memberikan gambaran terkait gap yang ada dan bisa merekomendasikan kebijakan dan praktik pencegahan paham radikal menyebar di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Regina Paputungan, Yoan Barbara Runtunuwu, Hendrasari Rawung https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Kasus salah tangkap oleh aparat kepolisian merupakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan perlindungan hukum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur prosedur penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan, dalam praktik masih sering terjadi penyimpangan yang berujung pada kesalahan penetapan tersangka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya yang berdampak pada kerugian fisik, psikologis, serta stigma sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab berulangnya kasus salah tangkap oleh kepolisian serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah tangkap disebabkan oleh faktor struktural dan sistemik, seperti kelemahan penyelidikan dan penyidikan, kesalahan pembuktian, rendahnya profesionalitas aparat, penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, serta faktor sosiologis. Sementara itu, upaya hukum seperti praperadilan, ganti kerugian, rehabilitasi, gugatan perdata, serta mekanisme pidana dan administratif terhadap aparat belum berjalan efektif dan masih bersifat parsial, sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.
Copyright (c) 2026 Alfando Dimes https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT DIPLOMATIK ATAS PELANGGARAN HUKUM PIDANA DI NEGARA PENERIMA
Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum pidana di negara penerima dalam perspektif hukum internasional. Permasalahan ini muncul karena adanya kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961, khususnya terkait kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban pejabat diplomatik serta mekanisme penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional melalui Konvensi Wina 1961 memberikan perlindungan berupa kekebalan diplomatik guna menjamin efektivitas fungsi diplomatik. Namun demikian, kekebalan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban hukum, melainkan mengalihkan penegakannya kepada negara pengirim. Mekanisme penegakan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan melalui pelepasan kekebalan diplomatik (waiver), penetapan persona non grata, serta jalur diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim. Efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada itikad baik negara pengirim dan kerja sama internasional dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan diplomatik dan penegakan hukum pidana.
Copyright (c) 2026 Ema Septaria, M.Ilham Adepio, Melvin Dhiva Ananda, Anissa Auliya Restu Putri, Dielfan Juli Martin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG STEROID
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang mengandung steroid. Kosmetik yang mengandung steroid tentunya membahayakan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Hal ini menyalahi hak konsumen sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan produk kosmetik yang mengandung steroid. Selanjutnya, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang mengandung steroid. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara jelas mengenai permasalahan konsumen mengenai kosmetik, hal ini membuktikan bahwa belum sepenuhnya hak konsumen terpenuhi. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban usaha maka sesuai Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen.
Copyright (c) 2026 Tariza Dyah Permatasari, Ayu Atika Dewi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGELOLAAN ASET PUBLIK DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
Pengelolaan aset publik dan sumber daya alam (SDA) merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum tata negara dan Siyasah Dusturiyah, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Artikel ini membahas konsep SDA sebagai milik umum, larangan monopoli dalam pengelolaan aset publik, serta peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah berbagai ketentuan hukum, teori pengelolaan sumber daya alam, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penguasaan negara atas SDA. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan SDA harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan berkelanjutan guna mencegah dominasi pihak tertentu yang dapat merugikan masyarakat luas. Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, negara dipandang sebagai wali amanah yang bertanggung jawab memastikan distribusi manfaat sumber daya alam dilakukan secara merata dan sesuai prinsip kemaslahatan umum.
Copyright (c) 2026 Rahma Ayuandari, Azzahra Yasmin Irfanaya , Farah Najmah Ulya , Muhammad Yahya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Merek menjadi permasalahan yang sering terjadi seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan persaingan usaha dan juga sering kali melibatkan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik merek. Penerapan pasal 1365 Kitab undang- undang Hukum perdata ( KUH Perdata) sebagai dasar perbuatan melawan hukum dalam sengketa merek, dengan menganalisis undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam penggunaan merek tanpa hak. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan Hukum ( PMH) dalam sengketa merek umumnya terjadi ketika ada tindakan peniruan, pemalsuan atau penggunaan merek tanpa hak yang merugikan pemilih sah. Dampak yang dihasilkan melalui penegakan hukum adalah mendorong penerapan prinsip first to file secara lebih konsisten dalam penyelesaian sengketa merek, memberikan dasar analisis untuk menilai apakah suatu Tindakan termasuk pelanggaran merek atau perbuatan hukum yang sah.
Copyright (c) 2026 Abner Abner, Meiske M. W. Lasut , Arthur A. Tuwaidan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan serta penerapan dan tantangan pencegahan perkawinan anak berdasarkan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui pembatasan usia perkawinan, pengawasan dispensasi nikah, perlindungan hak pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Namun, penerapan undang-undang masih menghadapi tantangan berupa faktor budaya, ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak perkawinan anak.
Copyright (c) 2026 Astri Damar, Stince Sidayang , Susi Aryani Manangin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM KERJA LEMBUR DAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR PADA PEKERJA INDUSTRI MANUFAKTUR
Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap sistem kerja lembur dan pembayaran upah lembur pada pekerja industri manufaktur. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada seringnya praktik kerja lembur digunakan perusahaan untuk memenuhi target produksi, tetapi belum selalu diikuti dengan pemenuhan hak pekerja secara tepat. Permasalahan yang dikaji berfokus pada pengaturan hukum kerja lembur, pelaksanaan pembayaran upah lembur, serta bentuk perlindungan hukum bagi pekerja apabila terjadi pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja lembur harus dilakukan berdasarkan persetujuan pekerja, pencatatan jam kerja yang jelas, serta pembayaran upah lembur sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan. Perusahaan tidak dapat membuat kebijakan internal yang menghapus atau mengurangi hak pekerja atas upah lembur. Pelanggaran terhadap pembayaran upah lembur dapat menimbulkan kerugian ekonomi, menurunkan motivasi kerja, menciptakan ketegangan hubungan industrial, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Dalam industri manufaktur, lembur memang sering dibutuhkan untuk mendukung produktivitas, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan perlindungan pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap aturan kerja lembur merupakan bagian penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil dan harmonis.
Copyright (c) 2026 Angger Damara, Feni Asrialdi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2026 TERHADAP PELAKU UMKM DAN UPAYA PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK MELALUI PEMANFAATAN TARIF PPH FINAL UMKM
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan memberikan kepastian hukum kepada pelaku UMKM yang sempat mengalami ketidakpastian pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena berakhirnya jangka waktu penggunaan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto tertentu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di akhir tahun 2024. Di tahun 2025, Wajib Pajak mengalami kebingungan untuk memilih tarif pajak penghasilannya apakah masih bisa menggunakan Pajak Penghasilan Final UMKM atau kembali kepada tarif umum pajak penghasilan. Walaupun peraturan ini diundangkan pada tanggal 22 April 2026, untuk menjawab ketidakjelasan hukum di tahun 2025, peraturan ini diberlakukan surut bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan dari tahun pajak 2025. Peraturan ini juga memberikan batasan subjek pajak dan kriteria yang berhak memanfaatkan tarif ini. Subjek pajak yang berhak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan Koperasi yang memiliki peredaran bruto tertentu dan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak. Hal ini dimaksudkan utamanya untuk memberi keadilan pajak bagi pelaku UMKM dan mencegah praktik penghindaran pajak yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan aturan Pajak Penghasilan Final UMKM ini dibuat. Penelitian ini mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 serta implikasinya terhadap pelaku UMKM dan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk mengkaji kesesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 dan praktik perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM banyak menggunakan identitas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang memang lebih berhak mendapatkan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM dibanding Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas yang dalam praktiknya banyak didirikan untuk praktik penghindaran pajak dengan cara bunching dan firm splitting. Namun demikian, Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas yang benar-benar memiliki kriteria sebagai UMKM akhirnya sudah tidak dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM ini. Sehingga jika ingin menggunakan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM maka pilihannya hanya kembali menjadi usaha Wajib Pajak Orang Pribadi, membuat Perseroan Perorangan atau Koperasi.
Copyright (c) 2026 Wilma Silalahi, Much. Aris Rahman Hakim https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0