Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
type: channel
description: Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
language: en-US
publication name: Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
items: ANALISIS YURIDIS AKTA IKRAR WAKAF GANDA TERHADAP TANAH WAKAF
items: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PILKADA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam)
items: ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI AKIBAT DALUARSA (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr)
items: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI SECARA ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Tmt)
items: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025)
items: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)
items: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN SIBER DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI ERA DIGITAL
items: IMPLIKASI YURIDIS PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA
items: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MENGEDARKAN PIL YARINDO SECARA ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga)
items: ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA
items: ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI
items: PENCALONAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DPR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
items: ANALISIS KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT DI WILAYAH LIKUPANG TIMUR
items: PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
items: ANALISIS KASUS PERUNDUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN PPDS DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
items: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
items: PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
items: PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
items: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT DIPLOMATIK ATAS PELANGGARAN HUKUM PIDANA DI NEGARA PENERIMA
items: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG STEROID
items: PENGELOLAAN ASET PUBLIK DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
items: TINJAUAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK
items: ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
items: ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM KERJA LEMBUR DAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR PADA PEKERJA INDUSTRI MANUFAKTUR
items: IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2026 TERHADAP PELAKU UMKM DAN UPAYA PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK MELALUI PEMANFAATAN TARIF PPH FINAL UMKM
items: ANALISIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU ADAT DAYAK
items: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM HARTA YANG DIPEROLEH DARI KONTRIBUSI BERSAMA DALAM PERKAWINAN DENGAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA
items: HEGEMONI KONSUMSI PRODUK KECANTIKAN DALAM KONTEN TIKTOK TASYA FARASYA
items: PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP GAGAL BAYAR PADA TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI APLIKASI SHOPEE DITINJAU DARI PASAL 7 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
items: TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

ANALISIS YURIDIS AKTA IKRAR WAKAF GANDA TERHADAP TANAH WAKAF
type: item
description: Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat, selain itu wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum yang sudah lama melembaga dan dipraktikan di Indonesia, mengenai perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktek perwakafan selama itu hanya berpedoman pada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal yang sudah tidak memadai lagi, wakaf mendapat perhatian tersendiri dan teorinya dibicarakan secara rinci, namun dalam prakteknya di kalangan umat Islam wakaf mempunyai banyak permasalahan di antara permasalahan yang dihadapai adalah adanya ikrar wakaf tanah yang dilakukan 2 kali dengan objek tanah wakaf yang sama, di mana dengan wakif yang sama telah terjadi ikrar wakaf terhadap tanah wakaf yang sama yang diwakafkan kepada nadzir yang berbeda pada tahun 2011 dan tahun 2020. Hal ini didasari dengan adanya ikrar wakaf pada 2 nazdir yang berbeda yaitu melalui Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Keadaan seperti ini akan berakibat fatal apabila di kemudian hari bagi nadzir dalam mengelola tanah wakaf yang diwakafkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui rumusan masalah pertama, apa penyebab secara hukum terjadinya ikrar wakaf ganda dan kedua, bagaimana status hukum dan konsekuensi hukum terhadap tanah wakaf yang terjadi adanya ikrar wakaf ganda dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan Perundang-undangan, dan sosiologis, secara hukum status Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 tersebut menjadi tidak sah, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018 Mahkamah Agung bahwa apabila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal.
creator: Mohammad Nadhif Haikal
rights: Copyright (c) 2026 Mohammad Nadhif Haikal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 4
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PILKADA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan mengetahui ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat ASN yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada dan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan bebas terhadap “tindak pidana pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada” pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam sudah memenuhi perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbuatan pejabat ASN “yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada masa kampanye” merupakan suatu hal yang dilarang oleh Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap hal tersebut, terdapat dalam Pasal 188 UU Pilkada yang bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat sebelum masa kampanye, oleh sebab itu salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Putusan bebas dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan.
creator: Ari Fahmi Maulana Saputra
rights: Copyright (c) 2026 Ari Fahmi Maulana Saputra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 4
number: 2
starting page: 13
ending page: 21

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI AKIBAT DALUARSA (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr)
type: item
description: Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ketentuan daluarsa dalam tindak pidana korupsi serta menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr sudah memenuhi perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa saat ini pengaturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi hanya merujuk pada Pasal 78 KUHP Lama, Mengacu dari ketentuan sanksi pidana dalam UU Tipikor, secara implisit kadaluwarsa tuntutan untuk perkara korupsi mengacu KUHP Lama bervariasi antara sesudah enam tahun hingga sesudah delapan belas tahun. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim dalam kasus pnelitian ini menilai bahwa korupsi dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III terjadi sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan tanggal 11 Maret 2009, maka penentuan daluarsa didasarkan pada perhitungan 12 (dua belas) tahun sejak hari sesudah perbuatan dilakukan yaitu tanggal 12 Maret 2009, sehingga perkara tersebut daluarsa pada tanggal 13 Maret 2021. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluarsa dan melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum. Pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi pada putusan aquo sudah memenuhi perspektif keadilan.
creator: Arief Hendro Wibowo
rights: Copyright (c) 2026 Arief Hendro Wibowo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 4
number: 2
starting page: 22
ending page: 31

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI SECARA ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Tmt)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi secara illegal dan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi secara ilegal pada Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Tmt sudah memenuhi perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi secara illegal diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Bentuk pemidanaannya adalah pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Tmt dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan. Perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana, karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat niat secara sengaja (means rea) mengedarkan sediaan farmasi secara illegal. Oleh sebab itu berdasarkan hukum Terdakwa wajib dilepaskan dari tuntutan hukum.
creator: Danang Khoirul Yusup
rights: Copyright (c) 2026 Danang Khoirul Yusup https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 4
number: 2
starting page: 32
ending page: 42

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dan pencucian uang serta menganalisis apakah putusan pemidanaan terhadap tuntutan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 telah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 376 KUHPidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana penggelapan adalah pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan pertanggjawaban pidana terhadap pencucian uang diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU. Bentuk pertanggungjawaban pidana pencucian uang adalah pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025, Terdakwa memiliki mens rea atau niat jahat untuk merugikan PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia dengan cara mengalihkan uang perusahaan ke rekening Terdakwa dengan membuat pengeluaran fiktif atau penggelembungan pembiayaan dan menghilangkan bukti-bukti pengeluaran. Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf q UU TPPU, karena memiliki means rea melakukan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br, untuk kemudian mengadili sendiri dengan amar putusan menghukum Terdakwa pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sejumlah satu milyar rupiah subsidair selama enam bulan kurungan. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah memenuhi perspektif keadilan.
creator: Ibnu Khoiri
rights: Copyright (c) 2026 Ibnu Khoiri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 4
number: 2
starting page: 42
ending page: 53

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum di Indonesia. Selain itu, juga menganalisis apakah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sudah sesuai UU Perlindungan Anak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pengaturan pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana, Pasal 76 Huruf (D, E, & I), Pasal 81 & Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 6 jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara lex specialis UU Perlindungan Anak memberikan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta belum sesuai UU Perlindungan Anak yang mengkategorikannya sebagai kejahatan serius. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak seharusnya dapat memberikan efek jera dan mencegah secara komprehensif terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.
creator: Yoga Gading Permadi
rights: Copyright (c) 2026 Yoga Gading Permadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 4
number: 2
starting page: 54
ending page: 63

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN SIBER DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI ERA DIGITAL
type: item
description: Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber berdasarkan UU TPPU dan UU ITE; menganalisis tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber di era digital; serta menganalisis model ideal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan konstruksi yuridis telah mengalami evolusi signifikan melalui harmonisasi UU TPPU dan UU ITE. Penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber di era digital masih menghadapi tantangan multidimensional meliputi: tantangan substantif dan normatif, tantangan prosedural dan pembuktian, tantangan kelembagaan dan koordinasi, tantangan teknologi dan adaptasi hukum, serta tantangan internasional dan kerja sama. Penelitian ini merekomendasikan model ideal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia melalui model pertanggungjawaban berlapis, sistem sanksi progresif-restoratif, penguatan kelembagaan dengan teknologi forensik digital, mekanisme pencegahan proaktif, dan evaluasi berkelanjutan untuk adaptasi terhadap perkembangan modus kejahatan siber.
creator: Novella Ulfa
rights: Copyright (c) 2026 Novella Ulfa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 4
number: 2
starting page: 64
ending page: 72

IMPLIKASI YURIDIS PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA
type: item
description: Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia oleh Presiden dalam perspektif kedaruratan negara serta implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dasar hukum ketentuan darurat (emergency provisions) secara konstitusional dalam UUD 1945 diatur menurut Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Dalam perspektif HTN darurat, kedua pasal tersebut memberikan kekuasaan darurat (emergency power) kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dan kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai peraturan khusus bencana (Pasal 22). Undang-undang lain yang juga memiliki kekhasan perihal kedaruratan kesehatan yang melegislasi kewenangan Presiden adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan). UU ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia yaitu: Pertama, adanya kebijakan pembatasan masyarakat. Kedua, ketidakpastian jangka waktu keberlakuannya dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, potensi pelanggaran HAM. Keempat, adanya perubahan kebijakan keuangan negara.
creator: Muhamad Ibnu Sulaiman
rights: Copyright (c) 2026 Muhamad Ibnu Sulaiman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 4
number: 2
starting page: 73
ending page: 81

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MENGEDARKAN PIL YARINDO SECARA ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pil yarindo secara ilegal dan menganalisis apakah Putusan Pengadilan Negeri Salatiga terkait pemidanaan terhadap pelaku yang mengedarkan pil yarindo secara ilegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga sudah sesuai UU Kesehatan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara illegal diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Bentuk pemidanaannya adalah pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Putusan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis kurang maksimal mengingat obat yang diedarkan tanpa izin adalah obat keras yang dilarang karena sangat merugikan dan membahayakan Masyarakat terutama merusak generasi muda. Dalam hal ini pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara illegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga belum sesuai dengan UU Kesehatan.
creator: Sintia Moris
rights: Copyright (c) 2026 Sintia Moris https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-20
publication date: 2026-04-20
volume: 4
number: 2
starting page: 82
ending page: 91

ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA
type: item
description: Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungajawaban pidana terhadap permufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika di Indonesia dan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan bebas pada Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap permufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang menyatakan bahwa pelaku permufakatan jahat dipidana dengan ancaman yang sama seperti tindak pidana narkotika yang direncanakan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam kasus putusan penelitian ini, dakwaan alternatif Pertama ataupun Kedua Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut. Terdakwa tidak memiliki mens rea, karena baru mengetahui peristiwa tindak pidana Narkotika pada saat itu juga sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melaporkan atau membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa pidana yang Terdakwa lihat sendiri. Kesesuaian putusan bebas oleh Hakim jika dilihat dari perspektif keadilan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
creator: Reza Naufal Akbar
rights: Copyright (c) 2026 Reza Naufal Akbar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-21
publication date: 2026-04-21
volume: 4
number: 2
starting page: 92
ending page: 101

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI
type: item
description: Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan pemidanaan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 sudah memenuhi perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 pertimbangan judex facti pada Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk yang membebaskan Terdakwa tersebut tidak tepat. Rangkaian perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum dapatlah dipandang sebagai kekurang hati-hatian Terdakwa terhadap bahaya sengatan listrik yang dapat menyebabkan kematian bagi orang. Oleh sebab itu dapatlah dianggap sebagai bentuk kesalahan berupa kealpaan dan unsur kesalahan (kealpaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi. Dalam kasus ini, putusan pemidanaan terhadap Terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan bagi Korban dan Terdakwa. Dengan kata lain, putusan pidana pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan.
creator: Demas Khoirul Ilham
rights: Copyright (c) 2026 Demas Khoirul Ilham https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-21
publication date: 2026-04-21
volume: 4
number: 2
starting page: 102
ending page: 110

PENCALONAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DPR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
type: item
description: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif hukum konstitusi bisa berpotensi terjadi konflik kepentingan antara DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini mengkaji perspektif hukum konstitusi serta implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk mengkaji kesesuaian antara norma konstitusi dan praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dasar konstitusional yang kuat. Namun demikian, dalam perspektif hukum konstitusi, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan institusional serta membuka ruang politisasi dalam proses seleksi hakim. Hal ini berdampak pada potensi terganggunya independensi kekuasaan kehakiman dan melemahnya prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
creator: Much. Aris Rahman Hakim
rights: Copyright (c) 2026 Much. Aris Rahman Hakim https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-22
publication date: 2026-04-22
volume: 4
number: 2
starting page: 111
ending page: 119

ANALISIS KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT DI WILAYAH LIKUPANG TIMUR
type: item
description: Penelitian ini menganalisis kebijakan perizinan pertambangan di Likupang Timur terkait perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Sebagai kawasan strategis pariwisata, Likupang Timur menghadapi konflik kepentingan antara eksploitasi tambang dan pelestarian ekosistem. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi keselarasan regulasi perizinan pasca-UU Minerba terbaru terhadap hak konstitusional warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan sering kali minim partisipasi publik dan kurang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis perlindungan pesisir. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan instrumen perizinan gagal berfungsi sebagai pengendali kerusakan lingkungan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan kebijakan perizinan yang mengutamakan keadilan ekologis dan keberlanjutan bagi masyarakat lokal.
creator: Indra Rumimpunu
creator: Leidy Palempung
creator: Reynold Simandjuntak
rights: Copyright (c) 2026 Indra Rumimpunu, Leidy Palempung, Reynold Simandjuntak https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-22
publication date: 2026-04-22
volume: 4
number: 2
starting page: 120
ending page: 126

PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN
type: item
description: Strict liability merupakan prinsip hukum dimana pelaku bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strict liability dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan strict liability terhadap pelaku pencemaran lingkungan, serta pengaturan prinsip strict liability dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penerapan strict liability terhadap pelaku pencemaran lingkungan dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana sebagai bentuk relasi hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap kewajiban menjaga lingkungan menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan strict liability. Pengaturan perundang-undangan tentang strict liability tidak hanya diatur dalam satu pengaturan saja, meski demikian UUPPLH (yg telah diakomodasi oleh UU CIPTAKER) tetap menjadi landasan hukum yang utama mengenai strict liability.
creator: Gyan Mowoka
creator: Hendrasari Rawung
creator: Delbert Mongan
rights: Copyright (c) 2026 Gyan Mowoka, Hendrasari Rawung, Delbert Mongan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-22
publication date: 2026-04-22
volume: 4
number: 2
starting page: 127
ending page: 134

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
type: item
description: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia yang dilatarbelakangi oleh adanya pluralisme hukum, sehingga menimbulkan perbedaan pengaturan dan ketidakpastian hukum terkait kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tidak adanya pengaturan yang seragam mengenai hak waris anak angkat serta belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak waris anak angkat dalam berbagai sistem hukum di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak angkat dalam memperoleh hak warisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak waris anak angkat di Indonesia bersifat tidak seragam. Dalam KUHPerdata dan hukum Islam, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, tetapi masih dapat memperoleh hak melalui wasiat atau wasiat wajibah. Sementara itu, hukum adat dalam beberapa komunitas mengakui anak angkat sebagai ahli waris, bahkan setara dengan anak kandung, tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku. Perbedaan ini menimbulkan disharmonisasi, ketidakpastian hukum, serta potensi ketidakadilan dalam praktik. Perlindungan hukum terhadap anak angkat masih bersifat parsial dan bergantung pada sistem hukum yang diterapkan, sehingga belum sepenuhnya menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan analisis komprehensif mengenai kedudukan dan perlindungan hukum anak angkat dalam sistem hukum Indonesia, serta menjadi dasar bagi upaya harmonisasi hukum guna mewujudkan kepastian da…
creator: Asri Susanti
creator: Stince Sidayang
creator: Hendrasari B.R. Rawung
rights: Copyright (c) 2026 Asri Susantim, Stince Sidayang , Hendrasari B.R. Rawung https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-23
publication date: 2026-04-23
volume: 4
number: 2
starting page: 135
ending page: 160

ANALISIS KASUS PERUNDUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN PPDS DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
type: item
description: Fenomena perundungan atau yang dikenal dengan Bullying pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sriwijaya, mengungkap adanya praktik pemerasan terhadap residen yang berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan. Terdapat regulasi tentang perlindungan hukum bagi korban berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Regulasi yang ada menunjukkan bahwa dapat dilakukan pengaduan terhadap tindakan perundungan dan penerapan sanksi administratif berupa penghentian program studi, namun penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap pelaku individu maupun institusi masih masih sangat diperlukan. Perlunya penguatan implementasi dalam melakukan penerapan kebijakan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan keamanan bagi profesi dokter spesialis.
creator: Ivana Cahyani
rights: Copyright (c) 2026 Ivana Cahyani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-04-24
publication date: 2026-04-24
volume: 4
number: 2
starting page: 161
ending page: 166

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
type: item
description: Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi ditempatkan sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan tujuan mendorong penyelesaian damai, mengurangi penumpukan perkara, serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan menelaah ketentuan hukum serta praktik pelaksanaannya di beberapa Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memperkuat standar prosedural dan memperjelas peran mediator dalam sistem peradilan. Tingkat efektivitas mediasi masih bervariasi dan cenderung rendah di sejumlah wilayah. Faktor yang memengaruhi antara lain budaya litigasi yang masih dominan, keterbatasan kompetensi mediator, kurangnya partisipasi para pihak dengan itikad baik, serta dukungan institusional yang belum optimal. Meskipun demikian, mediasi memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan apabila didukung oleh mediator yang kompeten serta partisipasi aktif para pihak.
creator: Hanifah Nur Aaliya
creator: M. Rizki Agustiansyah
creator: Luthfi Sabaruddin Putra Astono
creator: Mesya Assauma Nurfitra
rights: Copyright (c) 2026 Hanifah Nur Aaliya, M. Rizki Agustiansyah , Luthfi Sabaruddin Putra Astono , Mesya Assauma Nurfitra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 4
number: 2
starting page: 167
ending page: 178

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
type: item
description: Perkembangan media sosial membawa kemudahan komunikasi sekaligus potensi penyalahgunaan platform media sosial, termasuk pencemaran nama baik, yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan profesional bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran nama baik di media sosial, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, serta efektivitas pendekatan penal dan non-penal dalam pencegahan tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum primer serta sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku diatur dalam KUHP dan UU ITE, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum, aparat penegak, sarana, kesadaran masyarakat, dan budaya digital. Pendekatan non-penal, seperti literasi digital dan mediasi, mendukung pencegahan, sedangkan pendekatan penal memberikan efek jera. Kombinasi kedua pendekatan ini diperlukan untuk sistem hukum yang adil, proporsional, dan efektif.
creator: Kharisma Aisyah Hasibuan
creator: Feibe Enjeline Pijoh
creator: Diana Darmayanti Putong
rights: Copyright (c) 2026 Kharisma Aisyah Hasibuan, Feibe Enjeline Pijoh, Diana Darmayanti Putong https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-06
publication date: 2026-05-06
volume: 4
number: 2
starting page: 179
ending page: 201

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
type: item
description: Paham radikal di Indonesia sangat masif dan menjadi akar dari segala tindak pidana terorisme terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap oknum yang menyebarkan paham radikal melalui pendekatan normatif. Peneliti menggunakan kajian pustaka seperti melalui Undang-Undang, Jurnal, buku, serta website. Aksi terorisme terjadi karena pelaku memiliki paham radikal terorisme. Sejatinya mereka sendiri adalah korban pencucian otak dari oknum-oknum yang lebih tinggi. Oknum-oknum ini adalah akar dan penyebab dari serangkaian aksi terorisme yang pernah ada di indonesia. Analisis menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, meskipun sudah memiliki regulasi tentang terorisme, regulasi yang jelas tentang penyebaran paham radikal masih butuh untuk dikritisi kembali, karena orang orang yang terpapar paham radikal sangat banyak dan oknum penyebar paham radikal masih berkeliaran dimana-mana. Dengan menganalisis perundang-undangan dengan regulasi yang sudah ada dan mengevaluasi tantangan yang ada. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini agar bisa memberikan gambaran terkait gap yang ada dan bisa merekomendasikan kebijakan dan praktik pencegahan paham radikal menyebar di Indonesia.
creator: Regina Paputungan
creator: Yoan Barbara Runtunuwu
creator: Hendrasari Rawung
rights: Copyright (c) 2026 Regina Paputungan, Yoan Barbara Runtunuwu, Hendrasari Rawung https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-07
publication date: 2026-05-07
volume: 4
number: 2
starting page: 202
ending page: 207

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
type: item
description: Kasus salah tangkap oleh aparat kepolisian merupakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan perlindungan hukum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur prosedur penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan, dalam praktik masih sering terjadi penyimpangan yang berujung pada kesalahan penetapan tersangka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya yang berdampak pada kerugian fisik, psikologis, serta stigma sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab berulangnya kasus salah tangkap oleh kepolisian serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah tangkap disebabkan oleh faktor struktural dan sistemik, seperti kelemahan penyelidikan dan penyidikan, kesalahan pembuktian, rendahnya profesionalitas aparat, penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, serta faktor sosiologis. Sementara itu, upaya hukum seperti praperadilan, ganti kerugian, rehabilitasi, gugatan perdata, serta mekanisme pidana dan administratif terhadap aparat belum berjalan efektif dan masih bersifat parsial, sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.
creator: Alfando Dimes
rights: Copyright (c) 2026 Alfando Dimes https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-07
publication date: 2026-05-07
volume: 4
number: 2
starting page: 208
ending page: 216

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT DIPLOMATIK ATAS PELANGGARAN HUKUM PIDANA DI NEGARA PENERIMA
type: item
description: Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum pidana di negara penerima dalam perspektif hukum internasional. Permasalahan ini muncul karena adanya kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961, khususnya terkait kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban pejabat diplomatik serta mekanisme penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional melalui Konvensi Wina 1961 memberikan perlindungan berupa kekebalan diplomatik guna menjamin efektivitas fungsi diplomatik. Namun demikian, kekebalan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban hukum, melainkan mengalihkan penegakannya kepada negara pengirim. Mekanisme penegakan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan melalui pelepasan kekebalan diplomatik (waiver), penetapan persona non grata, serta jalur diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim. Efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada itikad baik negara pengirim dan kerja sama internasional dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan diplomatik dan penegakan hukum pidana.
creator: Ema Septaria
creator: M.Ilham Adepio
creator: Melvin Dhiva Ananda
creator: Anissa Auliya Restu Putri
creator: Dielfan Juli Martin
rights: Copyright (c) 2026 Ema Septaria, M.Ilham Adepio, Melvin Dhiva Ananda, Anissa Auliya Restu Putri, Dielfan Juli Martin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-08
publication date: 2026-05-08
volume: 4
number: 2
starting page: 217
ending page: 225

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG STEROID
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang mengandung steroid. Kosmetik yang mengandung steroid tentunya membahayakan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Hal ini menyalahi hak konsumen sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan produk kosmetik yang mengandung steroid. Selanjutnya, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang mengandung steroid. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara jelas mengenai permasalahan konsumen mengenai kosmetik, hal ini membuktikan bahwa belum sepenuhnya hak konsumen terpenuhi. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban usaha maka sesuai Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen.
creator: Tariza Dyah Permatasari
creator: Ayu Atika Dewi
rights: Copyright (c) 2026 Tariza Dyah Permatasari, Ayu Atika Dewi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-13
publication date: 2026-05-13
volume: 4
number: 2
starting page: 225
ending page: 238

PENGELOLAAN ASET PUBLIK DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
type: item
description: Pengelolaan aset publik dan sumber daya alam (SDA) merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum tata negara dan Siyasah Dusturiyah, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Artikel ini membahas konsep SDA sebagai milik umum, larangan monopoli dalam pengelolaan aset publik, serta peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah berbagai ketentuan hukum, teori pengelolaan sumber daya alam, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penguasaan negara atas SDA. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan SDA harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan berkelanjutan guna mencegah dominasi pihak tertentu yang dapat merugikan masyarakat luas. Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, negara dipandang sebagai wali amanah yang bertanggung jawab memastikan distribusi manfaat sumber daya alam dilakukan secara merata dan sesuai prinsip kemaslahatan umum.
creator: Rahma Ayuandari
creator: Azzahra Yasmin Irfanaya
creator: Farah Najmah Ulya
creator: Muhammad Yahya
rights: Copyright (c) 2026 Rahma Ayuandari, Azzahra Yasmin Irfanaya , Farah Najmah Ulya , Muhammad Yahya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-17
publication date: 2026-05-17
volume: 4
number: 2
starting page: 239
ending page: 245

TINJAUAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK
type: item
description: Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Merek menjadi permasalahan yang sering terjadi seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan persaingan usaha dan juga sering kali melibatkan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik merek. Penerapan pasal 1365 Kitab undang- undang Hukum perdata ( KUH Perdata) sebagai dasar perbuatan melawan hukum dalam sengketa merek, dengan menganalisis undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam penggunaan merek tanpa hak. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan Hukum ( PMH) dalam sengketa merek umumnya terjadi ketika ada tindakan peniruan, pemalsuan atau penggunaan merek tanpa hak yang merugikan pemilih sah. Dampak yang dihasilkan melalui penegakan hukum adalah mendorong penerapan prinsip first to file secara lebih konsisten dalam penyelesaian sengketa merek, memberikan dasar analisis untuk menilai apakah suatu Tindakan termasuk pelanggaran merek atau perbuatan hukum yang sah.
creator: Abner Abner
creator: Meiske M. W. Lasut
creator: Arthur A. Tuwaidan
rights: Copyright (c) 2026 Abner Abner, Meiske M. W. Lasut , Arthur A. Tuwaidan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-19
publication date: 2026-05-19
volume: 4
number: 2
starting page: 246
ending page: 265

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan serta penerapan dan tantangan pencegahan perkawinan anak berdasarkan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui pembatasan usia perkawinan, pengawasan dispensasi nikah, perlindungan hak pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Namun, penerapan undang-undang masih menghadapi tantangan berupa faktor budaya, ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak perkawinan anak.
creator: Astri Damar
creator: Stince Sidayang
creator: Susi Aryani Manangin
rights: Copyright (c) 2026 Astri Damar, Stince Sidayang , Susi Aryani Manangin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 4
number: 2
starting page: 266
ending page: 271

ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM KERJA LEMBUR DAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR PADA PEKERJA INDUSTRI MANUFAKTUR
type: item
description: Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap sistem kerja lembur dan pembayaran upah lembur pada pekerja industri manufaktur. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada seringnya praktik kerja lembur digunakan perusahaan untuk memenuhi target produksi, tetapi belum selalu diikuti dengan pemenuhan hak pekerja secara tepat. Permasalahan yang dikaji berfokus pada pengaturan hukum kerja lembur, pelaksanaan pembayaran upah lembur, serta bentuk perlindungan hukum bagi pekerja apabila terjadi pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja lembur harus dilakukan berdasarkan persetujuan pekerja, pencatatan jam kerja yang jelas, serta pembayaran upah lembur sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan. Perusahaan tidak dapat membuat kebijakan internal yang menghapus atau mengurangi hak pekerja atas upah lembur. Pelanggaran terhadap pembayaran upah lembur dapat menimbulkan kerugian ekonomi, menurunkan motivasi kerja, menciptakan ketegangan hubungan industrial, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Dalam industri manufaktur, lembur memang sering dibutuhkan untuk mendukung produktivitas, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan perlindungan pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap aturan kerja lembur merupakan bagian penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil dan harmonis.
creator: Angger Damara
creator: Feni Asrialdi
rights: Copyright (c) 2026 Angger Damara, Feni Asrialdi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-09
publication date: 2026-06-09
volume: 4
number: 2
starting page: 272
ending page: 279

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2026 TERHADAP PELAKU UMKM DAN UPAYA PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK MELALUI PEMANFAATAN TARIF PPH FINAL UMKM
type: item
description: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan memberikan kepastian hukum kepada pelaku UMKM yang sempat mengalami ketidakpastian pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena berakhirnya jangka waktu penggunaan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto tertentu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di akhir tahun 2024. Di tahun 2025, Wajib Pajak mengalami kebingungan untuk memilih tarif pajak penghasilannya apakah masih bisa menggunakan Pajak Penghasilan Final UMKM atau kembali kepada tarif umum pajak penghasilan. Walaupun peraturan ini diundangkan pada tanggal 22 April 2026, untuk menjawab ketidakjelasan hukum di tahun 2025, peraturan ini diberlakukan surut bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan dari tahun pajak 2025. Peraturan ini juga memberikan batasan subjek pajak dan kriteria yang berhak memanfaatkan tarif ini. Subjek pajak yang berhak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan Koperasi yang memiliki peredaran bruto tertentu dan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak. Hal ini dimaksudkan utamanya untuk memberi keadilan pajak bagi pelaku UMKM dan mencegah praktik penghindaran pajak yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan aturan Pajak Penghasilan Final UMKM ini dibuat. Penelitian ini mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 serta implikasinya terhadap pelaku UMKM dan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk mengkaji kesesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 dan praktik perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM banyak menggunakan identitas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang mem…
creator: Wilma Silalahi
creator: Much. Aris Rahman Hakim
rights: Copyright (c) 2026 Wilma Silalahi, Much. Aris Rahman Hakim https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-17
publication date: 2026-06-17
volume: 4
number: 2
starting page: 280
ending page: 287

ANALISIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU ADAT DAYAK
type: item
description: Perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Baloo tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan keluarga besar serta masyarakat adat. Dalam praktiknya, perselisihan dalam perkawinan tidak dapat dihindari sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang mampu menjaga keharmonisan keluarga dan keseimbangan kehidupan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perselisihan dalam perkawinan masyarakat adat Dayak Baloo serta penerapan sanksi adat terhadap pihak yang melanggar ketentuan adat perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang didukung oleh hasil wawancara dengan tokoh adat dan pihak-pihak yang memahami hukum adat Dayak Baloo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Baloo lebih mengedepankan musyawarah yang difasilitasi oleh lembaga adat atau pemuka adat sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan atau terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan adat, maka dikenakan sanksi adat yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran. Penerapan sanksi adat bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, hukum adat Dayak Baloo masih berperan penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan yang mengedepankan keadilan restoratif, perdamaian, dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat adat.
creator: Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak
creator: Puandita Dhaniswara
creator: Audry Permatasari
creator: Imagrace Triamorita
rights: Copyright (c) 2026 Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak, Puandita Dhaniswara, Audry Permatasari, Imagrace Triamorita https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-29
publication date: 2026-06-29
volume: 4
number: 2
starting page: 288
ending page: 295

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM HARTA YANG DIPEROLEH DARI KONTRIBUSI BERSAMA DALAM PERKAWINAN DENGAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan hukum atas harta yang diperoleh melalui kontribusi bersama antara suami dan istri dalam perkawinan yang telah terikat pada perjanjian pemisahan harta. Secara umum, hukum perkawinan di Indonesia menganut pada asas harta bersama, tetapi pasangan memiliki hak untuk membuat perjanjian pemisahan harta. Permasalahan muncul ketika pasangan yang terikat pada perjanjian tersebut tetap melakukan kontribusi finansial bersama untuk mendapatkan aset tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa harta dari kontribusi bersama tersebut bukan termasuk dalam harta bersama, melainkan milik bersama terikat yang tunduk pada hukum kebendaan dalam KUHPerdata. Selain itu, pencatatan aset yang hanya mencantumkan salah satu pihak menimbulkan kerentanan hukum bagi pihak lain. Maka, dibutuhkan langkah preventif berupa pencantuman nama dari kedua belah pihak dalam sertifikat kepemilikan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak proporsional sesuai besaran kontribusi masing-masing.
creator: Cheryl Gladisya Kafka
creator: Nawal Essam Yahia
creator: Nabilah Liztha Maharani
creator: Naumy Syauqina Dalida
creator: Athaya Rahmawati
creator: Ruth Destyaningrum
rights: Copyright (c) 2026 Cheryl Gladisya Kafka, Nawal Essam Yahia, Nabilah Liztha Maharani, Naumy Syauqina Dalida, Athaya Rahmawati, Ruth Destyaningrum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-29
publication date: 2026-06-29
volume: 4
number: 2
starting page: 296
ending page: 306

HEGEMONI KONSUMSI PRODUK KECANTIKAN DALAM KONTEN TIKTOK TASYA FARASYA
type: item
description: Perkembangan media sosial telah mengubah cara industri kecantikan membangun hubungan dengan konsumen. TikTok menjadi salah satu platform yang memungkinkan influencer kecantikan menyampaikan rekomendasi, ulasan, dan pengalaman penggunaan produk secara lebih personal dan interaktif. Salah satu influencer yang memiliki pengaruh besar dalam industri kecantikan digital di Indonesia adalah Tasya Farasya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konten TikTok Tasya Farasya membangun persetujuan (consent) audiens terhadap konsumsi produk kecantikan melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap konten TikTok Tasya Farasya yang berkaitan dengan ulasan, rekomendasi, dan promosi produk kecantikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik hegemoni berlangsung melalui penyampaian pesan yang dikemas secara personal, penggunaan bahasa yang dekat dengan audiens, serta pembentukan relasi kepercayaan yang mendorong penerimaan sukarela terhadap praktik konsumsi produk kecantikan. Persetujuan tersebut terlihat dari respons audiens yang menunjukkan ketertarikan, keinginan mencoba, hingga keputusan membeli produk yang direkomendasikan. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang reproduksi hegemoni budaya konsumsi melalui figur influencer yang dipercaya oleh audiens. Dengan demikian, teori hegemoni Gramsci tetap relevan untuk menjelaskan proses pembentukan persetujuan dalam praktik konsumsi di era media digital.
creator: Aldi Fajar Ramadhan
creator: Muhamad Rakha
creator: Linnisa Sabila
creator: Rifma Ghulam Dzaljad
rights: Copyright (c) 2026 Aldi Fajar Ramadhan, Muhamad Rakha, Linnisa Sabila, Rifma Ghulam Dzaljad https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-30
publication date: 2026-06-30
volume: 4
number: 2
starting page: 307
ending page: 314

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP GAGAL BAYAR PADA TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI APLIKASI SHOPEE DITINJAU DARI PASAL 7 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
type: item
description: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Di Indonesia, Shopee menjadi salah satu platform marketplace dengan jumlah pengguna yang tinggi. Namun, di balik kemudahan tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah gagal bayar yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami gagal bayar pada transaksi e-commerce melalui aplikasi Shopee serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam penyelesaian sengketa, pembuktian transaksi elektronik, serta pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan konsumen, namun implementasinya memerlukan pengawasan yang lebih efektif, peningkatan kepastian hukum, dan optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi.
creator: Aria Dimas Harapan
creator: M. Amin El Walad Meuraksa
rights: Copyright (c) 2026 Aria Dimas Harapan, M. Amin El Walad Meuraksa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-07-31
publication date: 2026-07-31
volume: 4
number: 2
starting page: 315
ending page: 323

TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA
type: item
description: Pelecehan seksual merupakan tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum pidana terhadap perilaku pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji berbagai undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus pelecehan seksual. Selain itu, akan dianalisis kerangka hukum yang ada di Indonesia terkait pelecehan seksual, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tinjauan hukum pidana terkait pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang ada, permasalahan yang dihadapi, serta tantangan dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
creator: Della Maisa
creator: Nurul Amalia
creator: Muhibban Muhibban
rights: Copyright (c) 2026 Della Maisa, Nurul Amalia , Muhibban Muhibban https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-08-06
publication date: 2026-08-06
volume: 4
number: 2
starting page: 324
ending page: 336