PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM VOTING PROPOSAL PERDAMAIAN DEBITOR DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PASAL 285 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Abstract

Perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajiban utangnya kepada kreditor secara adil dan proporsional. Namun, dalam praktiknya, mekanisme voting atas proposal perdamaian seringkali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hak-hak kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dalam proses voting proposal perdamaian debitor ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu, perlindungan hukum kreditor dalam voting proposal perdamaian dapat terwujud melalui pengawasan hakim serta pemenuhan syarat sah perjanjian guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.