ANALISIS KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT DI WILAYAH LIKUPANG TIMUR

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan perizinan pertambangan di Likupang Timur terkait perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Sebagai kawasan strategis pariwisata, Likupang Timur menghadapi konflik kepentingan antara eksploitasi tambang dan pelestarian ekosistem. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi keselarasan regulasi perizinan pasca-UU Minerba terbaru terhadap hak konstitusional warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan sering kali minim partisipasi publik dan kurang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis perlindungan pesisir. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan instrumen perizinan gagal berfungsi sebagai pengendali kerusakan lingkungan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan kebijakan perizinan yang mengutamakan keadilan ekologis dan keberlanjutan bagi masyarakat lokal.