PANITERA DI PERSIMPANGAN DIGITAL: MENIMBANG ULANG OTORITAS ADMINISTRATIF DALAM ARSITEKTUR E-COURT PERDATA INDONESIA

Abstract

Digitalisasi peradilan, yang diwujudkan melalui sistem e-Court, membawa transformasi mendasar dalam tata kelola perkara perdata di Indonesia. Namun, di balik janji efisiensi dan transparansi, terdapat pergeseran halus namun signifikan dalam konfigurasi otoritas khususnya terhadap panitera, aktor kunci yang selama ini menjadi tulang punggung administrasi peradilan. Tulisan ini mengkaji ulang posisi panitera dalam arsitektur e-Court, bukan sekadar sebagai operator teknis, melainkan sebagai subjek hukum yang otoritas administratifnya sedang mengalami redefinisi. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap regulasi Mahkamah Agung terutama PERMA No. 1 Tahun 2019 dan PERMA No. 4 Tahun 2023 artikel ini menunjukkan bahwa sistem elektronik, meski dirancang untuk mempercepat proses, justru berpotensi mendistorsi keseimbangan fungsi antara manusia dan mesin. Panitera kini berada di “persimpangan digital”: di satu sisi dituntut menguasai logika sistem, di sisi lain tetap bertanggung jawab atas integritas prosedural yang tak sepenuhnya dapat diotomatiskan. Temuan penelitian mengarah pada perlunya reposisi normatif: panitera harus diperkuat bukan sebagai pengganti fungsi manual, melainkan sebagai penjaga prinsip keadilan prosedural dalam ekosistem yang semakin bergantung pada algoritma. Tanpa penyesuaian ini, digitalisasi berisiko mengorbankan nilai akses terhadap keadilan yang inklusif dan responsive.